Cara Hitung Pph 25 Badan

Cara Hitung Pph 25 Badan. Apakah Anda mengetahui cara perhitungan dan cara pelaporan PPh 25 badan (pajak penghasilan)? Berapa tarif dari PPh 25 badan?.

Subjek Pajak Penghasilan BadanBukan Subjek Pajak Penghasilan BadanKlasifikasi Tarif PPH 25 BadanContoh Perhitungan PPH Pasal 25 Badan UsahaBerdasarkan UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang termasuk dalam Subjek Pajak Peghasilan Badan adalah sebagai berikut 1 Perseroan Terbatas (PT) 2 Perseroan Lainnya 3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 6 Firma 7 Kongsi 8 Koperasi 9 Dana Pensiun 10 Persekutuan 11 Perkumpulan 12 Yayasan 13 Organisasi Masyarakat 14 Organisasi Sosial Politik 15 Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun 16 Lembaga dan bentuk badan lainnya 17 Kontrak Investasi Kolektif (KIK) 18 Bentuk Usaha Tetap Yang bukan Subjek Pajak Penghasilan Badan antara lain 1 Kantor Perwakilan Negara Asing 2 Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat a Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut b Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota 3 Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria 1 Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan 2 Pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD 3 Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 4 Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara Setiap Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan usaha akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 berupa angsuran PPh setiap bulannya Yang dimaksud PPh 25 Badan adalah pembayaran pajak yang dilakukan dengan angsuran Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak Badan Terdapat dua klasifikasi tarif PPh 25 bagi badan usaha berdasarkan tingkat peredaran brutonya antara lain > Jika penghasilan bruto kurang dari Rp48 Miliar maka perhitungannya 50% x 22% x PKP > Jika lebih dari Rp 48 Miliar – Rp 50 Miliar maka perhitungannya 22% x PKP Dalam rangka untuk meringankan beban pajak terutang pada akhir tahun apabila Badan Usaha bukan termasuk Wajib Pajak yang menggunakan tarif PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 maupun bukan termasuk Orang Pribadi pengusaha tertentu maka diwajibkan untuk melakukan pengangsuran PPh Pasal 25 setiap bulan 1 Perhitungan dengan Peredaran Bruto kurang dari Rp48 Miliar – Rp 50 Miliar PT A memiliki Peredaran Bruto pada Tahun 2020 sebesar Rp4 Miliar maka perhitungannya sebagai berikut Peredaran Bruto 6600000000 Penghasilan Neto 1500000000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) 5100000000 => 51 M x 22% x 50% PPh Terutang (22% x 50% x PKP) 1122000000 12 Angsuran PPh Pasal 25 93500000 Maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang wajib dibayarkan PT A setiap bulannya adalah Rp 93500000 2 Perhitungan dengan Peredaran Bruto lebih dari Rp50 Miliar PT B memiliki Peredaran Bruto sebesar Rp 86 Miliar maka perhitungannya sebagai berikut Peredaran Bruto 8600000000 Penghasilan Neto 6200000000 – Penghasilan Kena Pajak (PKP) 2400000000 => 24 M x 22% PPh Terutang (22% x PKP) 528000000 12 Angsuran PPh Pasal 25 44000000 Maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang wajib dibayarkan PT B setiap bulannya adalah Rp 44000000.

Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh Badan

Diketahui dari tarif umum PPh Badan sebesar 25% tersebut terdapat kebijakan penurunan tarif PPh Wajib Pajak Badan dengan ketentuan khusus Ketentuan khusus ini diatur dalam PPh Pasal 17 ayat (2b) yakni bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk) dan memenuhi persyaratan tertentu akan mendapatkan penurunan tarif PPh sebesar 5% lebih rendah Author Fitriya.

Cara menghitung pph 25 Badan Ortax

Contoh Perhitungan Tarif PPh 25 Badan dengan Bruto < Rp 48 Miliar Perhatikan ilustrasi berikut ini Pada tahun 2019 penghasilan kotor yang diperoleh PT Adi Makmur sebesar Rp 45 miliar Dengan begitu cara menghitung besar PPh yang dikenakan kepada perusahaan ini adalah sebagai berikut Rp 4500000000 x 1% = Rp 45000000.

Uraian Tarif PPh 25 Badan dan Mekanisme Perhitungannya

Subjek Pajak Penghasilan BadanBukan Subjek Pajak Penghasilan BadanKlasifikasi Tarif PPH 25 BadanMekanisme Penghitungan PPH 25 BadanBerdasarkan UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang termasuk dalam pengertian Badan adalah sebagai berikut 1 Perseroan Terbatas (PT) 2 Perseroan Lainnya 3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 6 Firma 7 Kongsi 8 Koperasi 9 Dana Pensiun 10 Persekutuan 11 Perkumpulan 12 Yayasan 13 Organisasi Masyarakat 14 Organisasi Sosial Politik 15 Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun 16 Lembaga dan bentuk badan lainnya 17 Kontrak Investasi Kolektif (KIK) 18 Bentuk Usaha Tetap 1 Kantor Perwakilan Negara Asing 2 Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat 1 Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut 2 Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota 3 Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria 1 Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan 2 Pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD 3 Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 4 Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara Setiap Wajib Badan yang melakukan kegiatan usaha akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25berupa angsuran PPh setiap bulannya Sederhananya PPh 25 Badan adalah pembayaran pajak yang dilakukan dengan angsuran Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak Badan Ada tiga klasifikasi tarif PPh 25yang berlaku bagi badan usaha berdasarkan tingkat peredaran brutonya yakni sebagai berikut 1 Jika penghasilan bruto kurang dari Rp48 Miliar maka tarif pajaknya adalah 1% dikalikan penghasilan kotor (peredaran bruto) 2 Jika penghasilan lebih dari Rp48 Miliar sampai dengan Rp50 Miliar maka perhitungannya adalah 025 – (06 Miliar/penghasilan kotor) x PKP 3 Jika lebih dari Rp50 Miliar maka perhitungannya 25% x PKP a Contoh Perhitungan Jika Bruto Kurang Dari Rp48 Miliar Pada tahun 2017 PT Dedi Jaya memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp4 Miliar Maka besar PPh PT Dedi Jaya adalah Rp4 Miliar x 1% = Rp40 Juta Selama tahun 2017 PT Dedi Jaya telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar Rp8 Juta dan pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp2 Juta maka pajak terutang PT Dedi Jaya adalah sebagai berikut Rp40 Juta – (Rp8 Juta + Rp 2 Juta) = Rp30 Juta Rp30 Juta adalah angka yang bisa dicicil oleh PT Dedi Jaya ke kas negara atas penghasilan badan usaha d b Contoh Perhitungan Jika Bruto Rp48 Miliar – Rp50 Miliar PT Dedi Jaya di tahun 2017 memperoleh penghasilan kotor Rp10 Miliar dan Penghasilan Kena Pajak adalah Rp3 Miliar Formula perhitungannya adalah sebagai berikut 025 – (Rp06 Miliar/Rp10 Miliar) x Rp3 Miliar = Rp570 Juta (19%) Selama tahun 2017 PT Dedi Jaya telah menyetorkan pajak penghasilan karyawan sebesar Rp250 Juta dan PPh Pasal 23 sebesar Rp10 Juta Maka pajak terutang PT Dedi Jaya adalah Rp570 Juta – Rp250 Juta – Rp100 Juta = Rp220 Juta Rp220 juta adalah sisa pajak yang harus dibaya c Contoh Perhitungan jika Bruto Lebih dari Rp50 Miliar Tahun 2017 PT Dedi Jaya memperoleh penghasilan kotor Rp70 Miliar dan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp28 Miliar maka besar pajak PT Dedi Jaya adalah 25% x Rp28 Miliar = Rp7 Miliar Selama 2017 PT Dedi Jaya telah menyetor pajak penghasilan karyawan sebesar Rp3 Miliar dan PPh Pasal 23 sebesar Rp1 Miliar Maka pajak penghasilan terutang PT Dedi Jaya adalah Rp7 Miliar – Rp3 Miliar – Rp1 Miliar = Rp3 Miliar Rp3 Miliar adalah angka yang harus dibayarkan PT Dedi Jaya atas pajak penghasilan di Author Anthony Kosasih.